Mediaex Manado – Tok! Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik RI di 2028 Keputusan besar akhirnya diketok. Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan resmi menjadi pusat politik Indonesia mulai tahun 2028. Pernyataan ini menjawab teka-teki sekaligus mengakhiri spekulasi publik mengenai kelanjutan megaproyek yang sejak awal memicu pro-kontra.
“Mulai 2028, Nusantara akan berdiri sebagai ibu kota politik Republik Indonesia. Dari sanalah roda pemerintahan dan keputusan besar bangsa ini akan dijalankan,” ujar Prabowo dalam pidato resminya.
Ibu Kota Baru, Harapan Baru
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik berarti seluruh lembaga kenegaraan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—akan bermarkas di Kalimantan Timur. Jakarta, yang selama lebih dari tiga abad memegang peran sebagai pusat kekuasaan, perlahan bergeser fungsinya menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan budaya.
Pemerintah menargetkan dalam empat tahun mendatang infrastruktur utama sudah siap: Istana Negara, gedung parlemen, kantor kementerian, jalan raya, transportasi massal, hingga fasilitas perumahan untuk aparatur sipil negara. Konsep “smart city hijau” juga terus didengungkan, dengan janji menjadikan IKN sebagai kota berkelanjutan pertama di Indonesia.
Alasan di Balik Keputusan
Pemindahan ibu kota disebut bukan sekadar proyek mercusuar, melainkan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan, beban Jakarta yang kian padat bisa dikurangi, sekaligus membuka poros pertumbuhan baru di luar Jawa.
Prabowo menyebut pemilihan tahun 2028 sebagai momentum paling realistis. “Kita ingin transisi berjalan mulus, tanpa mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Sambutan dan Sorotan Publik
Reaksi masyarakat beragam. Ada yang optimistis Nusantara akan menjadi simbol era baru Indonesia yang lebih adil dan merata. “Kalau dijalankan konsisten, IKN bisa menjadi kebanggaan nasional,” kata seorang pengamat tata kota.
Namun, tak sedikit pula suara kritis. Biaya pembangunan yang mencapai ratusan triliun rupiah dinilai berpotensi membebani keuangan negara. Isu lingkungan—mulai dari deforestasi hingga potensi konflik lahan—juga jadi sorotan tajam. Selain itu, kesiapan birokrasi untuk benar-benar berpindah dalam waktu empat tahun ke depan masih dipertanyakan.
Babak Baru Sejarah Indonesia
Meski banyak tantangan, keputusan politik sudah diambil. Tahun 2028 akan tercatat dalam sejarah: Indonesia resmi memindahkan pusat politik dari Jakarta ke Nusantara.
Kini, mata publik tertuju pada proses pembangunan yang tengah berjalan.
